Ekonomi RI 2013

Merdeka.com - Pemerintah meyakini ekonomi Indonesia yang tahun lalu tumbuh sebesar 5,78 persen membuat angka kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen. Badan Pusat Statistik sendiri baru akan mengumumkan data kemiskinan terbaru, bulan depan.
"Data kemiskinan baru ada Maret, tapi tumbuh 5,78 persen sudah cukup baik. Kita masih ada waktu mengejar target pengurangan kemiskinan di 2014," kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, Kamis (6/2).
Diluar itu, ada faktor lain yang membuat pemerintah yakin angka kemiskinan di Indonesia akan berkurang signifikan tahun ini. Diantaranya, pesta demokrasi lima tahunan dan perbaikan makroekonomi.
Menurut Armida, pemilihan umum bisa menjadi momentum untuk menggenjot pendapatan masyarakat. "Dekat pemilu mudah-mudahan ada dampak multiplier," ujarnya.
Adapun perbaikan makroekonomi terlihat dari neraca perdagangan akhir tahun lalu mencatat surplus USD 1,5 miliar. Dengan demikian, pemerintah tinggal mengatasi masalah defisit neraca pembayaran.
Jika teratasi, ekspansi bisnis lebih optimal, investasi bisa lebih mudah mengalir masuk ke Indonesia. Ujungnya, peningkatan lapangan kerja.
"Tahun ini memang ruang buat pemerintah melakukan stabilisasi. Kalau mau menuju tahapan berikutnya ya di 2015-2019," tandasnya.
Maret lalu, penduduk miskin mencapai sebesar 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Enam bulan kemudian bertambah menjadi 11,47 persen.
Menteri Keuangan Chatib Basri sebelumnya mengatakan pemerintah di sisa masa kekuasaannya akan fokus menjaga stabilitas pangan. Mengingat, volatilitas harga pangan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan.
"Ketika September 2013, harga daging, cabai naik. Inflasi pangan masih relatif tinggi. Setelah ada kebijakan menghilangkan kuota, harga makanan kembali turun. Nah dengan perlambatan seperti ini, harga makanan makin turun," kata menkeu.

sumber :  http://www.merdeka.com/uang/ekonomi-ri-2013-tumbuh-57-persen-kemiskinan-diyakini-berkurang.html

Negara Berpenghasilan Menengah

Merdeka.com - Indonesia saat ini menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi berkat jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun, berkah banyaknya penduduk siap kerja ini diyakini pemerintah hanya berlangsung sebentar.
Menteri Keuangan Chatib Basri menghitung, bonus demografi yang positif buat perekonomian hanya bertahan sampai 2025. Lewat masa itu, jumlah penduduk berusia muda akan mengalami penurunan.
Sebelum masa itu terjadi, pemerintah wajib menyediakan pondasi perekonomian sehingga lapangan kerja yang tersedia akan bisa melayani kebutuhan seluruh penduduk.
"Artinya peluang pemerintah waktunya tidak lama, cuma 13 tahun. Kalau tidak, kita bisa berhadapan dengan masalah menuanya populasi walau tidak seberat Jepang," ujarnya selepas mengisi seminar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).
Jika pemerintah gagal, maka ancaman jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jadi kenyataan. Hal itu sudah dialami Brasil dan Afrika Selatan.
Pada 1980-an, kedua negara itu sudah memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita lebih dari USD 2.000. Akan tetapi, sumber penghasilan keduanya terus saja mengandalkan ekspor bahan baku, terutama minyak dan tambang.
Kini, Brasil maupun Afrika Selatan tingkat ekonominya masih sama dengan Indonesia. "Makanya tidak bisa hidup dalam situasi ini, di mana income hanya dari sumber daya alam dan buruh murah. Akibatnya pertumbuhan ekonomi mungkin terus 5-6 persen, tapi kita tidak bisa masuk dalam pembangunan tahap lanjut," kata Chatib.
Agar cita-cita menghindari middle income trap terwujud, dalam waktu satu dekade mendatang Indonesia wajib mengembangkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berhasil diupayakan oleh Korea Selatan.
Chatib meyakini, Indonesia bisa meniru Negeri Ginseng itu, tanpa sepenuhnya meninggalkan format ekonomi yang selama ini dijalankan. Dia mencontohkan produksi garmen.
Dulu pengusaha tekstil dan garmen dalam negeri unggul karena buruh murah, dengan harga jual kain terjangkau bagi negara lain. Ke depan, tak bisa lagi cara itu dipakai, karena pesaing di kawasan makin banyak menggunakan pola yang sama misalnya di Bangladesh atau Vietnam.
"Kenapa kita tidak beralih memproduksi batik saja. Di mana di situ ada unsur inovasi. Terbukti orang luar (negeri) bersedia beli batik jutaan, karena memang ada unsur inovasinya," urainya.

[noe]

 

sumber :  http://www.merdeka.com/uang/waspadai-jebakan-negara-berpenghasilan-menengah.html

Ekonomi Kolonial

 

Merdeka.com - Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution tak bisa menyembunyikan kekesalannya dengan kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mendesak pemimpin penggantinya nanti memiliki visi supaya ekonomi Indonesia tak meneruskan praktik eksploitatif yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah dan buruh migran.
"Presiden sekarang itu doktor, cum laude, tapi di saat krisis tak melakukan kebijakan yang diperlukan. Kita punya pemimpin enggak cocok dengan kebutuhan. Itu masalah kita. Untuk dapat keluar dari jebakan middle income, kita harus melakukan perubahan mendasar," ujarnya saat mengisi seminar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini menyayangkan sikap pemerintah lantaran tidak berusaha meniru langkah China dan India. Kedua negara itu ketika krisis 2008 terjadi, langsung memanggil warga negara terbaik yang mengajar di luar negeri untuk menjadi gubernur bank sentral. Kebijakan moneter India dan China dirancang supaya kondusif memacu investasi modal swasta dan mengembangkan ekspor industri manufaktur.
Sementara di Indonesia selama periode reformasi, menurut Anwar, praktik ekstraktif kolonialisme justru diteruskan.
"Dulu jadi kuli VOC, sekarang jadi kuli China dan India. Kita ekspor batu bara begitu saja, mereka yang makmur. Adik-adik kita, dibiarkan jadi babu, di Saudi Arabia, di Hong Kong," cetusnya.
Buat Anwar untuk jangka pendek, pemerintah harus meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan Indonesia, seperti China dan India. Hal itu dapat dilakukan bila reformasi perizinan serius dijalankan.
"Penghambat itu salah satunya sistem perizinan usaha yang rumit dan makan waktu, karena tidak ada koordinasi pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota," tandasnya.
Langkah strategis lain buat menumbuhkan industri dan menghapuskan praktik kolonial adalah penyaluran kredit perbankan ke sektor yang mendukung ekspor. Hal ini tidak dilakukan ketika Indonesia sempat menikmati momen penguatan kurs dua tahun lalu.
"Ketika kurs menguat insentif justru diberikan ke sumber ekonomi yang tidak diekspor seperti real estate, konstruksi, dan transportasi yang kurang efisien," kata Anwar.

[noe]

 

sumber :  http://www.merdeka.com/uang/presiden-tak-punya-visi-ekonomi-indonesia-masih-tiru-kolonial.html

Ekonomi Wajib Naik 7 Persen

 

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menghitung peluang Indonesia lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Salah satu caranya, pertumbuhan ekonomi wajib dipacu ke level 7 persen per tahun.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat mengisi seminar Menghindari Middle Income Trap di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).
"Batas pendapatan negara maju (dengan skenario 7 persen) bisa terlampaui pada 2031. Kita masih belum sampai".
Perhitungan itu, diakui Bambang, menggunakan dasar asumsi Produk Domestik Bruto per kapita. Jika metodenya diubah menggunakan dasar harga berlaku, maka capaian kinerja pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi lagi, di kisaran 8 persen per tahun.
"Tantangannya lebih besar lagi, karena pertumbuhan ekonominya harus berkelanjutan," kata Bambang.
Sesuai data terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) 2013 dilaporkan tumbuh 5,78 persen. Sementara PDB per kapita atas dasar harga berlaku tahun lalu mencapai Rp 36,5 juta, naik dari 2012 yang sebesar Rp 33,5 juta.
Kendati demikian, akibat pelemahan nilai tukar, maka PDB per kapita 2013 sebesar USD 3.499, terkesan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 3.583.
Sementara Produk Nasional Bruto per kapita tahun lalu Rp 35,4 juta, juga meningkat 8,72 persen dibanding 2012.
Situasi makroekonomi terakhir dinilai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana masih mendukung strategi Indonesia lepas landas secara ekonomi. Dia pun masih optimis, dengan menyelesaikan beberapa masalah, maka negara ini dapat lepas dari jebakan negara menengah.
Utamanya, tantangan supaya investasi ke Indonesia bisa melonjak. "Peranan investasi dalam perekonomian 2013 sebesar 31,7 persen, masih mempunyai ruang untuk ditingkatkan mengarah pada 45 persen PDB," kata Armida.

[noe]

 

sumber :  http://www.merdeka.com/uang/ekonomi-wajib-tumbuh-7-persen-biar-indonesia-jadi-negara-maju.html

KPU Thailand

KPU Thailand Usul Dekrit Kerajaan untuk Pemilu di 8 Provinsi

Politikindonesia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand dengan suara bulat memutuskan untuk mengusulkan pemerintah mengeluarkan dekrit kerajaan bagi pemilu baru di 28 daerah pemilihan di 8 provinsi selatan.

Setelah pertemuan enam jam yang tegang Sabtu (08/02), KPU menyatakan cukup yakin bahwa pihaknya bisa menggelar pemilihan baru di lima Provinsi Rayong, Yala, Pattani, Narathiwat dan Petchburi.

"Kami tidak cukup yakin jika pemilu baru bisa berhasil diselenggarakan di Prachuap Khiri Khan dan Satun yang masing-masing memiliki 222 dan 300 tempat pemungutan suara (TPS)," kata Anggota KPU Somchai Srisuthiyakorn.

Menurut Somchai, kekerasan bisa mengganggu pemungutan suara. Namun KPU akan menilai kembali situasinya lagi pada Selasa (11/02), setelah para pemimpin KPU di tujuh provinsi yang tertunda akan diundang untuk membahas persiapan pemilu.

Somchai menjelaskan, di 28 daerah pemilihan di delapan provinsi selatan di mana tidak ada calon tunggal telah terdaftar untuk melaksanakan jajak pendapat. Pemerintah harus mengeluarkan dekrit kerajaan untuk pemilu baru itu, karena KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.

"KPU akan mengirimkan surat kepada pemerintah mengenai dekrit kerajaan sehingga pemerintah memberi kita jawaban secara tertulis," ujar Somchai.

Somchai mengatakan, ada komentar individual bahwa pemerintah telah mengeluarkan dekrit kerajaan untuk pemilihan umum 2 Februari dan pihaknya tidak akan mengeluarkan dekrit lagi untuk pemilu baru.

"Itu sebabnya kita membutuhkan jawaban resmi dari pemerintah, bukan respon lisan individu,"ujar Somchai.

Sementara, Sekjen KPU Puchong Nutrawong mengatakan, KPU telah menetapkan 30 Maret untuk pemilihan Senat, dan 23 Maret untuk pemilihan awal. Pendaftaran pencalonan dijadwalkan 4-8 Maret.

(ss/rin/wan)

Beras Impor Ilegal

DPR: Kasus Beras Impor Ilegal Harus Tuntas Sebelum Pemilu

Politikindonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera menuntaskan investigasi beras impor ilegal dari Vietnam dan melaporkan hasilnya. Penanganan kasus ini jangan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan sebelum Pemilu legislatif April 2014.

“Hal ini penting agar diketahui siapa dalangnya, dan dilakukan tindakan hukum yang tegas” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nabiel Al-Musawa melalui rilis yang diterima politikindonesia.com, di Jakarta, Minggu (09/02).

Ketua Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa Habib ini mengatakan, menurut data dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), kasus impor beras Vietnam mencapai sekitar 16.000 ton dan sedang dalam penyelidikan BPK untuk memastikan sesuai prosedur atau tidak.

Politisi yang akrab disapa Habib ini menuding, ada indikasi kepentingan ekonomi politik pihak-pihak tertentu menjelang berlangsungnya Pemilu untuk mengumpulkan modal. Berbagai cara dilakukan termasuk penyelewengan izin impor beras premium dan mengakali peraturan impor.

Habib mendesak BPK untuk berkerjasama dengan semua pihak termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK agar kasus ini cepat tuntas dan tidak di petieskan seperti kasus yang sudah-sudah.  

(ril/rin/kap)

sumber :  http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=53123-DPR:-Kasus-Beras-Impor-Ilegal-Harus-Tuntas-Sebelum-Pemilu

HPN

Pagi ini, Presiden Hadiri Puncak Peringatan HPN 2014

Politikindonesia - Hari ini, Minggu (09/02),  merupakan hari kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kunjungan kerja di Bengkulu. Pagi ini, pukul 10.00 WIB, Presiden SBY menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2014 di Benteng Marlborough. 

Penyelenggaraan HPN tahun ini terasa agak spesial karena bersamaan dengan 300 tahun usia Benteng Marlborough, pada Februari ini. Benteng ini merupakan benteng bersejarah di Bengkulu.

Usai menghadiri peringatan HPN nanti, Presiden dan Ibu Negara dijadwalkan akan menanam pohon Ketapang dan melepaskan anak Penyu ke Pantai Panjang Bengkulu.

Sebelumnya, kemarin (Sabtu), SBY dan Ibu Ani  meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Pulo Baai dan meninjau sekaligus memastikan pelaksanaan BPJS Kesehatan di RSUD dr M Yunus. 

(aan/rin/wan)

sumber :  http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=53109-Pagi-ini,-Presiden-Hadiri-Puncak-Peringatan-HPN-2014